Pusat Berita | BANK LESTARI

Berita Lestari


Lowongan Kerja 2026-03-30 Selengkapnya
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT 2026-01-30 Selengkapnya
Prosedur Singkat Layanan Pengaduan Konsumen 2026-01-08 Selengkapnya
Kebijakan Keamanan Informasi PT BPR Danapermata Lestari 2025-10-17 Selengkapnya
Anti Fraud PT. BPR Danapermata Lestari 2025-04-21 Selengkapnya
Informasi Perubahan Nama Perusahaan PT BPR Danapermata Lestari 2024-10-22 Informasi Perubahan Nama Perusahaan PT BPR Danapermata Lestari Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan ini kami menginformasikan perubahan nomenklatur perusahaan dari : Sebelum Perubahan : PT Bank Perkreditan Rakyat Danapermata Lestari Menjadi : PT Bank Perekonomian Rakyat Danapermata Lestari Disingkat BPR Danapermata Lestari Hal ini sesuai dengan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0053806.AH.01.02.Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Danapermata Lestari Disingkat BPR Danapermata Lestari Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-16/KO.233/2024 Tentang Perubahan Nama PT Bank Perkreditan Rakyat Danapermata Lestari Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Danapermata Lestari Selengkapnya
Jreng, OJK Bakal Perketat Audit Internal Bank 2023-03-30 Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat kualitas dan maturitas fungsi audit internal di bidang perbankan, termasuk pengembangan sumber daya manusia pada profesi audit internal. Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan, penguatan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai third line of defense di Perusahaan/Perbankan dan penentuan area signifikan serta objek audit berbasis risiko merupakan hal yang penting. "Pertahanan tiga lapis (three lines model) sangat penting terutama bagaimana peran Audit Internal untuk menjaga tata kelola di industri jasa keuangan. Kami juga mendukung inisiatif IAIB yang mulai mengikutsertakan auditor internal di BPD dan BPR/BPRS, serta berharap hal tersebut dapat terus ditingkatkan," kata Sophia dalam keterangan resminya, Senin (27/3). OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mewajibkan dibentuknya SKAI di perbankan yaitu melalui Peraturan OJK (POJK) No.1/POJK.3/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sophia menyebut, koordinasi antara auditor internal dan regulator, dalam hal ini OJK, perlu terus ditingkatkan. Dengan mengidentifikasi kelemahan pada area berisiko tinggi, auditor internal dapat segera mendorong tindakan mitigasi yang perlu dilakukan. "Namun dalam penerapan risk-based audit, auditor internal juga harus memperhatikan keseimbangan penerapan aspek compliance terhadap regulasi," imbuhnya. Selain itu, auditor internal juga diharapkan dapat memastikan validitas data yang disampaikan kepada regulator. "Mengacu pada konsep 'Iceberg of Ignorance' dari Sidney Yoshida, maka peran auditor internal sangat penting untuk mengomunikasikan permasalahan perusahaan kepada level Board," sebutnya. Berkaca dari beberapa kasus kegagalan Bank belakangan di dunia internasional, kata dia, antara lain disebabkan oleh keterlambatan dalam mengomunikasikan kelemahan secara tepat waktu, mendeteksi concentration fund, serta mismatch sumber dana jangka pendek dan penempatan jangka panjang. Dengan perkembangan teknologi data analytics, auditor internal diharapkan dapat melihat hal tersebut dan menjadi early warning system bagi perusahaan dan Board. Ke depan, SKAI sebagai mitra OJK dalam menjaga tata kelola di Industri Jasa Keuangan (IJK) juga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM-nya untuk mendorong penguatan cybersecurity dan penerapan sustainable finance. Selain itu, diharapkan SKAI mampu memperkuat integritas sistem keuangan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Sumber Selengkapnya
Jangan Takut Simpan Dana Darurat di Bank, LPS Siap Jamin 2023-03-30 Jakarta, CNBC Indonesia- Menyiapkan dana darurat merupakan salah satu langkah tepat dalam mengelola keuangan. Pasalnya dengan dana darurat kita bisa menjaga kondisi keuangan tetap stabil saat terkena musibah seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), jatuh sakit dan harus rawat jalan yang belum ter-cover asuransi. Namun perlu diingat, dalam menaruh dana darurat masyarakat disarankan tidak sembarangan. Karena sesuai fungsinya, dana darurat harus siap kapanpun dicairkan saat kondisi mendesak. Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dimas Yuliharto menyarankan, bahwa dalam menyiapkan dana darurat masyarakat bisa menempatkannya di rekening bank. Selain mudah dicairkan, dana di bank mendapat penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. "Sebenarnya, kalau saya lihat, teman-teman mulai sadar dana darurat, dan LPS hadir untuk memastikan dana darurat aman. Jadi, kalau ditaruh di tabungan, di bank, ngga usah takut-takut karena dijamin LPS," ungkap dia dalam Kelas Cuan Goes to Campus, Selasa (21/3/2023). Tidak tanggung-tanggung, dana simpanan pun dijamin LPS hingga Rp 2 miliar. Tetapi perlu diingat, jika nasabah ingin dana simpanannya dijamin oleh LPS, nasabah tidak boleh mendapatkan bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS. Untuk diketahui, LPS telah menetapkan untuk menaikkan suku bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Berdasarkan situs LPS, tingkat bunga penjaminan bank umum untuk mata uang rupiah 4,25% dan valas 2,25%. Sementara untuk tingkat bunga penjaminan BPR 6,75%. Dia menjelaskan bahwa ada juga perbankan yang menawarkan suku bunga di atas ketentuan LPS tersebut. "Tapi ketika bank dicabut izinnya, uangnya hilang, dana darurat itu engga darurat lagi karena engga ada dananya. Jadi penuhi 3T, yaitu tercatat di bank, tidak melebih tingkat bunga, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank," ungkap dia. Namun, ketika ada masyarakat memiliki dana berlebih sedangkan kebutuhan dana darurat sudah terpenuhi, dia juga mengimbau masyarakat untuk dapat mengalokasikan dana tersebut ke instrumen investasi. Sumber Selengkapnya
Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri Menjadi 19-25 April, Muhadjir : Untuk Hindari Kepadatan Mudik 2023-03-30 PEMERINTAH telah menyepakati dan menetapkan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023. Perubahan terjadi pada pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah yang sebelumnya pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023 diubah menjadi 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023. Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Pertimbangan menggeser tanggal cuti bersama dan menambah 1 hari ini adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal sehingga dapat menghindarkan dari penumpukan masa pada puncak mudik yang waktunya diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 2023 yakni 21 April 2023,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, di Jakarta, Rabu (28/3). Muhadjir pun berharap seluruh pemangku kepentingan, khususnya untuk melakukan assesment secara berkala guna mengantisipasi pergerakan atau mobilitas masyarakat dalam rangka mudik Idul Fitri 2023. “Sehingga pelaksanaan operasional dalam mengendalikan arus mudik bisa bejalan dengan baik,” katanya. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, meskipun ada perubahan cuti bersama Idul fitri 1444 Hijriah, pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Tahun 2023 tetap sesuai ketentuan, yakni paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan. “Pembayaran THR paling lambat H-7 perayaan keagamaan, saya sudah sampaikan juga, meskipun ketentuannya itu H-7 saya berharap perusahaan-perusahaan untuk dapat membayar lebih cepat dari ketentuan itu,” kata Ida. (Z-5) Sumber Selengkapnya